Jakarta – Presiden Joko Widodo membentuk tim saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana negara untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan secara komprehensif di Sumatra Utara. Hal tersebut merupakan komitmen bersama pemerintah termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki tugas dan fungsi pokok dalam penanganan masalah agraria. Dalam Ratas yang dihadiri Kepala Negara dan jajarannya, Presiden menjelaskan bahwa masalah pertanahan terjadi tidak hanya di satu atau dua provinsi saja, melainkan hampir di seluruh Tanah Air. Dan ratas kali ini secara khusus, membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatra Utara. “Ratas tadi salah satunya membahas mengenai permasalahan pertanahan di

KONTAN.CO.ID – JAKARTA – Penyelesaian konflik lahan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan mendesak dilakukan. Pasalnya, hal ini dianggap sebagai pemicu utama deforestasi. Karakteristik penguasaan lahan di lokasi berbeda dan sejarah perubahan regulasi pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menuntaskan sengketa. Direktur SPOS Keragaman Hayati (Kehati) Irfan Bakhtiar mengatakan, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk penyelesaian konflik ini. Bisa melalui tim terpadu rencana tata ruang di wilayah provinsi (RT/RWP) atau pun bisa berupa penataan sawit di kawasan hutan serta pendataan dan reformasi agraria melalui perhutanan sosial. Bagi Irfan, pengakuan bahwa tanaman kelapa sawit merupakan tanaman hutan juga bisa menjadi opsi.

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui ada kendala pengadaan lahan dalam proyek pengembangan Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Padahal progres pengadaan lahan harus rampung di tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pengadaan lahan untuk Blok Masela menggunakan tanah milik negara. Tanah yang berstatus sebagai kawasan hutan belum mendapatkan izin pembebasan lahan dari warga. Dwi bilang di kawasan hutan tersebut ada pihak yang mengklaim sebagai tanah adat. Perbedaan tersebut yang membuat pengadaan lahan untuk megaproyek migas itu tersendat. “Kata orang Maluku itu tanah adat, tapi menurut pemerintah berdasarkan data di

Manggarai Barat – Implikasi dari sulitnya masyarakat mendapat sertifikat tanah adalah munculnya sengketa pertanahan. Menurut Presiden Joko Widodo keluhan mengenai sengketa pertanahan sering ia temui karena masyarakat tidak memegang sertifikat tanah. “Dari 2015, setiap saya ke daerah keluhannya selalu tentang sengketa pertanahan. Ini dikarenakan  masyarakat tidak memegang yang namanya sertifikat tanah,” kata Presiden saat kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi NTT, Selasa (21/01/2020). Menurut Presiden, sengketa pertanahan itu berbahaya karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat. “Untuk itu, saya perintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar mempercepat penyertifikatan tanah. Sebelum tahun 2017, Kantor Pertanahan di

Jakarta – Pengembang perumahan mengeluhkan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) karena penerapannya yang sulit. Menurut Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida, Kementerian PUPR baru saja menerbitkan surat ederan berkaitan program tersebut yang mengharuskan pengembang meningkatkan kualitas bangunan. “Jadi per 20 Januari itu PUPR malah mengeluarkan peraturan BP2BT untuk pembangunannya lebih dipersulit,” kata Totok ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Dia belum mengetahui detail surat ederan dari Kementerian PUPR. Tapi dirinya menjelaskan bahwa pengembang dan pemerintah sudah sepakat 2 tahun lalu bahwa spesifikasi rumah sederhana tidak perlu memiliki standar seperti membangun rumah bertingkat. Baca Juga :

Yogyakarta,Finance.detik.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Surya Tjandra, menuturkan konflik agraria banyak ditemui di sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Lampung, Riau dan Kalimantan. Kini pihaknya tengah berupaya menyelesaikan konflik itu. “Daerah-daerah yang konfliknya (agraria) tinggi, ada Sumatera Utara, Lampung, Riau, itu. Terus ada beberapa daerah seperti di Kalimantan yang banyak itu,” kata Tjandra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Rabu (4/12/2019). Tjandra mengatakan, sebenarnya pemerintah telah berupaya menyelesaikan konflik agraria tersebut. Hasilnya beberapa konflik di Riau telah berhasil diselesaikan, namun belum semua konflik agraria yang ada berhasil dicarikan solusi bersama. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini

  Jakarta,WE Online – PT Intiland Development Tbk (DILD) berharap pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor properti nasional. Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono,  menuturkan jika salah satu faktor yang diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan industri properti yakni dengan menerbitkan aturan yang dapat mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan. “Kami berharap Omnibus Law dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri properti umumnya dan usaha perseroan,” jelas Archied, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/1/2020). Ia memproyeksikan kondisi pasar properti tahun 2020 belum akan mengalami perubahan secara signfikan. Namun demikian, perseroan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja

Jakarta, CNN Indonesia – Presiden Joko Widodo mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha, kecuali pihak yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019 lalu dan resmi diundangkan pada 25 November 2019. Selain soal izin usaha, Jokowi melalui Beleid itu juga pun mewajibkan pedagang online melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan salah satunya ia tekankan kepada perlindungan data pribadi konsumen. Jokowi juga meminta pedagang online baik dalam maupun luar negeri wajib mematuhi ketentuan persaingan usaha. Untuk menjamin perlindungan dan

Jakarta, CNN Indonesia – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi. Penghapusan dilakukan demi memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia. Meski dihapus, Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil memastikan pemerintah tak akan mengorbankan kualitas tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. “Cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi,”  katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Terungkapnya kasus dugaan suap proyek Meikartayang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan petinggi Lippo Group, menunjukkan betapa peliknya persoalan perizinan di Tanah Air. Meikarta merupakan proyek raksasa yang dikembangkan Lippo Group melalui sayap bisnis propertinya, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) di atas lahan seluas 500 hektar atau tepatnya 447 hektar. Di dalamnya mencakup 100 bangunan tinggi meliputi 250.000 unit apartemen, hotel, perkantoran, pusat belanja, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya. Lantas, bagaimana sebenarnya proses yang harus dilalui pengembang sebelum akhirnya dapat membangun sebuah kawasan hunian lengkap dengan fasilitasnya? Pakar hukum pertanahan Universitas Indonesia Arie S Hutagalung mengungkapkan, sebelum sebuah